Syarat pengajuan kpr Bank Syariah Indonesia

 Persyaratan Umum Mengajukan KPR Syariah Bank 

 

Ajukan utang KPR sebagai salah satunya jalan keluar yang termudah untuk beli rumah. Masalahnya dengan upah rerata pegawai, benar-benar susah kumpulkan uang untuk beli rumah secara kontan. Apa lagi harga beberapa barang keperluan primer dan pasaran property makin lama makin tinggi.

Dengan pilihan permodalan KPR dari bank, nasabah dapat mencicil rumah tanpa memerlukan agunan property lain dengan bunga enteng dan tenor credit yang panjang. Property yang umumnya dapat dikredit memakai KPR mencakup rumah pada proses pembangunan (indent), rumah maka rumah sisa, ruko, rukan, apartemen dan tanah dengan luas tertentu. Sedang tenor credit KPR Sariah rerata yang ditawari oleh bank ialah angsuran sepanjang 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun.

 

Persyaratan Umum Mengajukan KPR Syariah 

Persyaratan umum mengajukan KPR Syariah lebih kurang hampir serupa dengan mengajukan utang yang lain. Yang membandingkan ialah status bangunan yang nanti terkait dengan besarnya dana yang dicairkan oleh faksi bank.

Beli rumah baru lewat KPR umumnya memperoleh basis credit yang semakin besar dibanding beli rumah sisa atau rumah second. Berikut beberapa dokumen yang perlu disiapkan saat sebelum ajukan KPR Syariah dan keterangan berkenaan persyaratan mengajukan KPR:

 

1. Dokumen personal 

Faksi bank akan minta KTP individu dan pasangan (kalau sudah menikah), KK, dan surat nikah asli dari pemohon. Pemohon yang memiliki hak ajukan KPR minimum harus berumur 21 tahun atau yang telah menikah. Sedang batasan umur saat periode credit berakir ialah usia 60 tahun untuk pegawai atau 65 tahun untuk tenaga professional seperti guru besar atau dokter.

Untuk PNS yang dana pensiunannya diurusi oleh PT. Taspen, dapat ajukan KPR sampai batasan akhir credit di umur optimal 70 tahun lewat KPR Bank BTN. Cuman untuk pemohon lanjut usia, umumnya tenor credit cuman sepanjang 10-15 tahun saja.

 

2. Informasi pekerjaan dan penghasilan tetap

Pihak bank akan minta slip upah, surat info kerja dan NPWP pemohon sebagai bukti pendapatan bulanan yang nanti bisa menjadi sumber pendanaan credit. Baiknya pegawai yang dapat ajukan KPR ialah pegawai masih yang telah bekerja sepanjang dua tahun ataupun lebih di perusahaan itu.

Besarnya pendapatan juga punya pengaruh karena umumnya bank cuman mengizinkan besarnya angsuran /bulan tidak lebih dari 30% dari keseluruhan penghasilan teratur. Seumpama angsuran KPR yang diharapkan ialah Rp. 3.000.000 /bulan, karena itu sedikitnya keseluruhan penghasilan teratur pemohon harus sekitar di antara Rp. 10.000.000 /bulan. Untuk yang telah menikah, penghasilan pasangan juga bisa diikut masukkan sebagai tambahan pendapatan /bulan.

 

3. Status keuangan dan info kredit lain

Tidak cuman data pekerjaan dan pendapatan, bank akan memandang rapor credit pemohon. Bila masihlah ada tunggaan angsuran bank atau masuk ke daftar hitam Bank Indonesia, benar-benar kemungkinan kecil permintaan KPR akan disepakati.

Angsuran lain /bulan seperti bill kartu credit dan cicilan kendaraan motor akan kurangi besarnya nilai utang yang diberi. Faksi bank akan minta kopi buku tabungan atau rekening koran sepanjang tiga bulan sebagai bahan penilaian pengeluaran teratur dan pendapatan bulanan.

 

4. Dokumen properti yang bakal dikredit

Sebagai agunan credit, faksi bank akan minta sertifikat tanah asli (SHGB atau SHM), Ijin Membangun Bangunan (IMB) dan salinan bukti pembayaran PBB paling akhir. Bila pemohon beli property baru dari developer, umumnya dana langsung akan dicairkan ke rekening developer dan automatis document property itu akan diberi kepada pihak bank sebagai agunan.

Tetapi bila pemohon beli rumah second atau rumah sisa, karena itu pemohon harus melangsungkan kesepakatan jual-beli lebih dulu dengan faksi pemilik property lalu memberikan salinan document pada pihak bank saat ajukan KPR. Bila KPR disepakati, sesudah penandatanganan ikrar credit dan akte jual-beli, karena itu document asli akan tersimpan oleh bank sebagai agunan.

 

5. Dokumen perusahaan untuk professional dan wiraswasta

Bila pemohon dengan status tenaga professional, karena itu pemohon harus menyertakan ijin praktik yang berlaku dan NPWP individu dan NPWP tubuh usaha. Untuk info keuangan akan dipandang dari rekening koran sepanjang tiga bulan paling akhir dan info transaksi bisnis credit individual. Sedang untuk pemohon yang dengan status wiraswasta, karena itu harus menyertakan document komplet perusahaan (SIUP, TDP, NPWP), neraca keuangan perusahaan sepanjang dua tahun paling akhir dan NPWP individu.